Komisi IV DPR RI merencanakan dalam waktu dekat untuk segera mengadakan Rapat Kerja Gabungan dengan menghadirkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi terhadap pengambilan kebijakan atas rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Pertanian dan izin impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan.

“Ini untuk menghilangkan keraguan terhadap pengambilan kebijakan atas impor yang sekarang ini dirasakan tidak adil untuk masyarakat petani Indonesia. Sehingga tidak ada rasa saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, disela Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian, Selasa (2/7).

Menurutnya, ini merupakan satu-satunya cara dengan menghadirkan dua kementerian di dalam satu rapat kerja, sehingga dapat mengklarifikasi dan mengkonfirmasi terhadap kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut dicontohkannya dalam hal impor, rekomendasi impor daging, holtikultura dan jenins pangan lainnya yang bergantung pada rekomendasi dari kementerian Pertanian dan proses importasinya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. “Apakah proses yang terjadi atas ileggal trading ini juga, dimana terjadinya, . Ini untuk memastikan singkronisasi kebijakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.” ungkap Herman. (as)/foto:odjie/parle/iw.